antobilang

Yogyakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyiapkan konsep penanganan pascakrisis dengan menyiapkan permukiman bagi korban letusan Gunung Merapi yang rumahnya hancur di lahan milik Keraton Yogyakarta.

Pemerintah juga akan menjaga agar roda perekonomian warga korban letusan tetap berfungsi, dengan menyediakan lahan usaha pertanian dan peternakan, selain modal usaha, serta mengajak seluruh warga Yogyakarta untuk bangkit dari keterpurukan sesegera mungkin.

Demikian penjelasan Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X kepada Kompas di Keraton Yogyakarta, Kamis (11/11) pagi. Sultan menegaskan, masyarakat Yogyakarta harus berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri walau tetap membutuhkan pertolongan pihak lain. ”Rakyat harus bangkit. Kami tidak bisa menunggu untuk mengatasi penderitaan masyarakat Yogyakarta,” kata Sultan.

Sultan menyediakan tanah Sultan Ground di Desa Umbulharjo yang terletak 11 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Di lahan seluas 4,7 hektar itu pemerintah akan membangun penampungan bagi 345 keluarga yang rumahnya hancur akibat letusan Gunung Merapi. Mereka semula bermukim di Desa Umbulharjo, Glagaharjo, dan Kepuharjo, serta rumahnya hancur terkena letusan Merapi. Setiap keluarga akan menempati rumah sementara beserta halaman di lahan seluas 100 meter persegi.

Sultan memperkirakan warga akan tinggal selama enam bulan. Lokasi permukiman sementara akan dilengkapi dengan kandang atau areal pertanian. Setiap keluarga yang rumahnya hancur akan dibantu modal usaha Rp 100.000 per bulan agar roda perekonomian berjalan. Sultan juga menyiapkan lahan seluas 13 hektar di Umbulharjo jika warga nantinya harus direlokasi.

Meski belum bisa menentukan angka yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi, Sultan mengaku mendapat dukungan dari masyarakat, seperti kalangan pengusaha swasta. Program BUMN Peduli rencananya akan diarahkan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sultan mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Sleman berani mengoreksi APBD, dengan mengalokasikan dana khusus untuk penanganan bencana letusan Merapi. ”Dalam kondisi darurat, perubahan APBD diperbolehkan oleh undang-undang. Jangan ragu-ragu membela rakyat karena itu uang rakyat,” kata Sultan.

Selama masa pengungsian, Sultan menginstruksikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Kesehatan, serta instansi terkait untuk menjaga kondisi pengungsi secara optimal.

Dalam masa tanggap darurat, Pemerintah Provinsi DIY menganjurkan agar penanganan pengungsi terfokus untuk mengurangi penderitaan mereka di pengungsian. Namun, karena sebaran titik pengungsian sangat luas, Sultan menganjurkan agar pemerintah-pemerintah daerah ikut berbagi beban, terutama penyediaan logistik bagi pengungsi.

Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menurut Sultan, berjalan sangat baik.

Penelitian

Sultan menambahkan, pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta untuk melakukan studi tentang lahan bekas musibah letusan Merapi. Sultan berharap para ilmuwan akan memberi laporan tentang dampak letusan terhadap struktur tanah serta rekomendasi terhadap pengelolaan lahan yang kini hancur.

Rekomendasi itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan relokasi rumah warga. Jika relokasi akan ditempuh, proses dibutuhkan dialog panjang dengan masyarakat. Sultan menyatakan tidak akan memindahkan warga keluar DIY.

Berkaca dari pengalaman masa lalu, kebijakan memindahkan warga dengan transmigrasi tidak membuahkan hasil. Setelah erupsi Gunung Merapi tahun 1980-an, warga yang tinggal hingga radius 8 kilometer dari puncak Merapi sempat diminta transmigrasi ke Sumatera Barat. Namun, warga justru kembali ke rumah dan target reboisasi 600 hektar lahan tidak tercapai.

Ke depan, Sultan berharap pemerintah daerah bisa membangun barak pengungsian permanen karena bencana letusan Merapi akan terus berulang.

Ribuan pengungsi korban Merapi di Jawa Tengah dan DIY hingga Kamis masih mengandalkan bantuan swadaya dari perorangan dan sejumlah organisasi massa karena sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka berada di puluhan tempat pengungsian sementara dan di rumah-rumah warga.

Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, paling tidak terdapat 170 tempat pengungsian sementara di 15 kecamatan yang mengandalkan bantuan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 52.172 pengungsi. Pengungsi tinggal di rumah-rumah keluarga, masjid, sekolah, dan panti asuhan.

Di Sleman, DIY, warga Dusun Dhuri, Desa Tirtomartani, Kalasan, sejak hari Minggu bahu-membahu mengurus sekitar 440 pengungsi.

Semula mereka mengungsi di Kantor Desa Tirtomartani. Sejak Minggu mereka tinggal di ruang-ruang kelas SMA Muhammadiyah Kalasan. Adapun warga di luar Dusun Bakalan menempati rumah-rumah warga Dhuri.